🌚 Jual Beli Dihalalkan Karena Mengandung Unsur

JualBeli dengan Sistem Uang Hangus (بيع العربون) Jual-beli ' Urbun ( bai' al-'Urbun ) adalah suatu sistem atau bentuk jual beli dimana pembeli membayar sejumlah uang (uang muka) untuk menunjukkan keseriusan dalam melakukan transaksi jual beli. Jika jual beli tersebut dilanjutkan, maka uang muka tersebut akan menjadi bagian dari

Tidak bisa dipungkiri, masih banyak orang yang meragukan apakah asuransi halal atau haram. Banyak muslim yang menganggap bahwa asuransi erat kaitannya dengan unsur riba yang bertentangan dengan hukum islam. Hal inilah yang menjadi perdebatan tentang hukum asuransi dalam Islam. Asuransi merupakan produk yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi terhadap risiko kerugian finansial di kemudian hari. Perlindungan ini ditukar dengan pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh nasabah dalam periode tertentu yang telah ditentukan. Selanjutnya dana yang masuk dari premi akan dikelola oleh perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan dan akan digunakan untuk menutupi risiko nasabah. Sebenarnya saat ini telah ada produk asuransi syariah yang diklaim menjalankan program asuransi dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, masih banyak orang yang ragu akan hukum dari asuransi sendiri, apakah halal atau haram dalam islam. Untuk lebih jelasnya tentang apakah bisnis asuransi halal atau haram, yuk simak ulasan Qoala berikut ini. Tinjauan Hukum Asuransi Halal atau Haram Sumber Foto ibnu alias Via Shutterstock Pada dasarnya, asuransi dalam pandangan hukum islam bukan termasuk dalam aktivitas jual beli yang dihalalkan. Perlindungan yang diberikan oleh asuransi tidak memiliki wujud sehingga sering dianggap riba yang diharamkan dalam islam. Meskipun begitu, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa asuransi memiliki manfaat untuk melindungi diri serta memiliki sifat tolong menolong antar sesama. Hal inilah yang menjadi dasar dari asuransi syariah dihalalkan karena dijalankan berdasarkan prinsip islam. Berikut tinjauan hukum islam mengenai apakah asuransi halal atau haram. Asuransi dan Maqashid Syariah Hukum asuransi dalam islam sebenarnya memang masih menjadi perdebatan. Akan tetapi beberapa ulama memperbolehkan transaksi ini asalkan sesuai dengan prinsip atau syariat islam. Dalam hal ini, asuransi syariah dianggap memiliki sifat tolong menolong antar sesama. Dalam islam, asuransi dikategorikan dalam maqashid syariah. Ini merupakan sebuah tujuan diterapkannya syariah islam di bidang ekonomi serta memiliki visi dalam membentuk tatanan sosial untuk memberikan keadilan dan kemakmuran ekonomi umat. Pendekatan dengan maqashid syariah ini mampu memberikan pola pikir serta gambaran yang rasional dan substansial pada setiap aktivitas serta produk asuransi syariah. Hadirnya asuransi syariah dianggap sebagai jembatan bagi umat islam untuk memperoleh proteksi atau perlindungan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Asuransi syariah menggunakan konsep syariah yang menjadi sebuah solusi dan pilihan lain agar tidak terjebak dalam produk riba. Hadirnya asuransi syariah diharapkan bisa mewujudkan kemaslahatan umat serta mensejahterakan perekonomian umat dengan tidak melanggar hukum ajaran islam. Hukum Asuransi dalam Islam Sesuai Al-Quran Pada dasarnya tidak ada ayat al-Quran yang secara khusus menjelaskan tentang hukum asuransi. Akan tetapi ada tiga dasar hukum asuransi yang diperbolehkan dalam islam yang terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadits, yaitu Surat Al-Maidah ayat 2 “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Surat An-Nisaa ayat 9 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka.” HR Muslim dari Abu Hurairah “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat.” Dari ketiga dasar hukum di atas, beberapa ulama akhirnya menetapkan bahwa hukum asuransi dalam islam adalah diperbolehkan. Akan tetapi hal tersebut harus dengan syarat dijalankan sesuai syariah ajaran agama Islam dengan tujuan untuk tolong menolong dan tidak mengandung unsur riba yang dilarang. Landasan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia Asuransi dalam islam diperbolehkan karena dilihat sebagai sarana tolong menolong antar sesama. Asuransi yang diperbolehkan ini harus dijalankan sesuai dengan syariat islam dan tidak mengandung unsur riba serta gharar. Untuk landasan hukum syarat dan larangan asuransi syariah di Indonesia berdasarkan beberapa hal di bawah inI Dasar hukum dalam Al-Quran dan Hadist Al-Maidah ayat 2, An-Nisaa ayat 9, dan riwayat HR Muslim dari Abu Hurairah. Dasar hukum menurut Fatwa MUI Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Fatwa tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah Fatwa tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Dasar hukum menurut Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/ tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI tentang Pedoman Asuransi Syariah Kepastian hukum terkait asuransi halal atau haram juga bisa kamu temukan jawabannya dari Fatwa MUI tentang Pedoman Asuransi Syariah. Hukum asuransi dalam islam menurut fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menjelaskan bahwa Islam tidak melarang seseorang untuk mempunyai asuransi selama dana yang terkumpul di perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip atau syariat Islam. Hukum asuransi ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 yang berbunyi “Dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan terjadi di masa depan, maka perlu mempersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.” Dari fatwa tersebut, dapat diartikan bahwa asuransi syariah dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap harta serta nyawa secara finansial atas segala risiko yang mungkin saja terjadi di masa depan yang tidak bisa diprediksi. Fatwa MUI tentang diperbolehkannya asuransi berbasis syariah tertuang dalam poin-poin berikut ini Bentuk perlindungan Asuransi syariah hadir untuk memberikan perlindungan terhadap harta dan nyawa nasabahnya. Hal ini karena setiap orang membutuhkan perlindungan atas risiko buruk yang mungkin saja terjadi di masa depan. Unsur tolong menolong Fatwa MUI menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong menolong antar sesama dalam bentuk dana tabarru’ yang sesuai dengan kaidah dan hukum islam. Unsur kebaikan Dijelaskan dalam Fatwa MUI, bahwa semua produk syariah mengandung unsur kebaikan atau tabarru’. Jumlah premi asuransi atau kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah akan dikumpulkan dan digunakan untuk kebaikan dan membantu peserta lain yang mengalami risiko. Berbagi risiko dan keuntungan Dalam konsep asuransi syariah, keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama oleh seluruh nasabah yang terlibat. Hal ini cukup adil bagi semua pihak karena dalam fatwa MUI, asuransi tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Bagian dari bermuamalah Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak pernah bisa lepas dari aktivitas muamalah. MUI menggolongkan asuransi dalam bagian bermuamalah karena melibatkan orang lain dalam kegiatan finansial. Musyawarah asuransi Dalam konsep asuransi syariah, jika terjadi perselisihan atau ada salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban dalam proses asuransi, maka permasalahan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak ditemukan kata mufakat dari kedua belah pihak. Kriteria Asuransi yang Dihalalkan dalam Islam Sesuai Fatwa MUI dan Al-Quran Hukum asuransi dalam islam dianggap haram jika mengandung unsur riba, gharar dan judi. Tidak hanya itu, asuransi yang dijadikan sebagai jaminan perlindungan diri sehingga membuat rasa tawakal pada Allah hilang juga dianggap haram. Akan tetapi asuransi bisa menjadi halal jika didalamnya terdapat akad tabarru’ atau tolong menolong yang murni. Asuransi yang dihalalkan menurun Fatwa MUI dan Al-Quran harus memenuhi kriteria berikut ini 1. Berdasarkan pada Prinsip Syariah Asuransi yang diperbolehkan adalah yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dalam asuransi menggunakan akad jual beli, maka menjadi haram atau tidak diperbolehkan. 2. Tidak Boleh Mengandung Perjudian Maysir Asuransi yang halal juga tidak boleh mengandung unsur perjudian atau maysir. Dalam hal ini kamu bisa mengambil contoh saat nasabah tidak mengalami risiko sama sekali akan tetapi harus tetap membayar premi sehingga membuat perusahaan asuransi diuntungkan. Contoh lainnya, saat ada nasabah yang mendapatkan uang asuransi dalam jumlah cukup besar padahal baru beberapa kali membayar premi. 3. Tidak Mengandung Ketidakpastian Gharar Hukum asuransi syariah juga diperbolehkan menurut sumber Al-Quran dan fatwa MUI, asalkan tidak mengandung ketidakpastian atau gharar. Selain itu, asuransi yang halal juga tidak boleh mengandung unsur riba. 4. Barang yang Terkandung Harus Bebas Maksiat dan Tidak Haram Barang yang diasuransikan diperbolehkan dalam islam jika sesuai dengan prinsip syariah yaitu barang bebas maksiat dan tidak mengandung unsur haram. 5. Menggunakan Unsur Tolong Menolong Asuransi yang diperbolehkan dalam islam juga harus mengandung unsur tolong menolong antar sesama dan tidak mengharapkan keuntungan sama sekali di dalamnya. 6. Risiko dan Keuntungan yang Didapat Dimiliki Bersama Dalam prinsip hukum asuransi jiwa dalam islam, tidak ada pihak yang boleh mengalami untung atau rugi. Asuransi yang diperbolehkan dalam islam dimana segala risiko dan keuntungan harus ditanggung bersama. 7. Bebas Riba Salah satu syarat penting agar asuransi dihalalkan dalam islam adalah harus bebas riba. Hal ini karena riba merupakan salah satu hal yang sangat diharamkan dalam islam. 8. Premi atau Dana Kontribusi Tidak Hangus Dalam asuransi syariah, premi atau dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh nasabah tidak boleh hangus. Jika sampai perusahaan menghanguskan premi yang telah telah dibayarkan oleh nasabah, maka asuransi menjadi haram. 9. Instrumen Investasi Sesuai Syariat Islam Islam juga memperbolehkan asuransi yang mengandung unsur investasi jika investasi yang diasuransikan dimasukkan dalam instrumen yang sesuai dengan syariah Islam. Akan tetapi jika jika investasi mengandung unsur judi, gharar, dan riba tidak diperbolehkan. 10. Pengelolaan Dana Dilakukan Secara Transparan Salah satu unsur penting yang membuat asuransi diperbolehkan dalam islam jika pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Hal ini membuat nasabah bisa mengetahui aliran dana dengan mudah dan jelas. asuransi kesehatan haram atau halal jika ada unsur sembunyi-sembunyi. 11. Salah Satu Bentuk Muamalah Asuransi yang halal dalam islam adalah asuransi yang menjadi bagian dari muamalah. Muamalah yang ada di asuransi syariah juga harus disesuaikan dengan kaidah dan prinsip islam. 12. Sesuai Akad dalam Asuransi Syariah Satu lagi kriteria asuransi yang diperbolehkan dalam islam menurut sumber Al-Quran dan Fatwa MUI adalah asuransi yang menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa jenis akad yang dihalalkan dalam asuransi yaitu akad tabarru’, akad tijarah, dan akad wakalah bil ujrah. Konsep Dasar Asuransi Syariah Sumber Foto ibnu alias Via Shutterstock Hadirnya asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip islam ini membuat umat muslim bisa memperoleh perlindungan untuk segala risiko di masa depan. Akan tetapi perlu ditekankan kembali bahwa asuransi yang diperbolehkan dalam Islam memiliki konsep yang berbeda dengan asuransi konvensional. Berikut beberapa konsep dasar asuransi syariah yang perlu kamu pahami. 1. Dilakukan Berlandaskan Al-Quran Hukum dan asuransi syariah dibuat berdasarkan sumber hukum yang ada di Al-Quran dan Al-Hadits. Hal ini pastinya sangat berbeda dengan asuransi konvensional yang aturannya dibuat oleh manusia. Hukum asuransi syariah selanjutnya dijabarkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK. 2. Menggunakan Akad Tabarru’ Konsep dasar asuransi syariah yang selanjutnya adalah menggunakan akad tabarru’ dalam perjanjiannya. Hal ini berdasarkan kenapa asuransi haram jika menggunakan akad jual beli. Akad tabarru’ merupakan akad yang dilakukan untuk kebaikan dan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersial. Akad tabarru’ dalam asuransi syariah ini sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, zhulm, riba, gharar, maisyir, risywah, maksiat dan barang haram. 3. Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko dalam konsep hukum asuransi dalam islam dilakukan dengan cara berbagi antar sesama nasabah. Jadi jika ada risiko yang terjadi, maka akan ditanggung bersama-sama oleh seluruh nasabah yang tergabung dalam asuransi syariah tersebut. 4. Dilengkapi Dewan Pengawas Syariah Dalam menjalankan bisnis asuransi berbasis syariah ini, perusahaan harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memantau jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip dan hukum islam. 5. Pengelolaan Premi/Kontribusi Hukum asuransi kesehatan dalam islam menjadi halal jika dana yang didapatkan dari premi atau kontribusi nasabah asuransi syariah biasanya akan dimasukkan ke dalam rekening dana tabarru’. Sedangkan biaya atau ujrah pengelola dana hanya dari sebagian kecil dari kontribusi tersebut. 6. Pembayaran Klaim dari Dana Tabarru’ Dalam konsep hukum asuransi dalam islam, pembayaran klaim diberikan dari rekening dana tabarru’ bukan dari dana perusahaan seperti pada asuransi konvensional. Cara ini membuat pembayaran klaim tidak berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. 7. Penempatan Investasi Penempatan investasi dalam konsep asuransi berbasis syariah dilakukan pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah saja. Penempatan investasi tidak diperbolehkan mengandung unsur ribawi karena bertentangan dengan konsep hukum asuransi syariah. Seiring berjalanya waktu, asuransi syariah di Indonesia semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat. Hal ini karena asuransi syariah dianggap lebih aman dan lebih sesuai dengan syariah agama Islam. Pilihan produk asuransi syariah juga semakin beragam, diantaranya adalah asuransi kesehatan syariah dan asuransi jiwa syariah. Memiliki asuransi memang bisa memberikan jaminan perlindungan untuk risiko di masa mendatang. Akan tetapi pastikan pilih produk terbaik dan ketahui hukum asuransi jiwa dalam islam agar proteksi yang kamu pilih sesuai dengan kaidah Islam. Jadi manfaat yang bisa didapatkan dari produk asuransi juga akan lebih maksimal. Jadi, pertanyaan apakah asuransi halal atau haram sudah terjawab ya? Tidak bisa dipungkiri jika asuransi saat ini diperlukan untuk melindungi diri dari beragam risiko. Namun pastikan pahami dulu apakah asuransi halal atau haram agar tidak salah memilih produk. Yuk, temukan berbagai produk asuransi menarik di Qoala App! Katalain dari jual beli adalah al-ba'i, asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah. Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain : 1. Menurut ulama Hanafiyah : Jual beli adalah "pertukaran harta (benda) dengan hartaberdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).". 2. Jual-Beli Seperti Segala nan Diperbolehkan Selam? Sreg dasarnya setiap manusia punya banyak kebutuhan setiap harinya baik itu kebutuhan sandang, wana dan kayu. Maka itu karena itu terjadilah transaksi bisnis demi menepati kebutuhan-kebutuhan tersebut. Belaka pernahkah Dia menyoal-tanya, apakah transaksi memikul yang terjadi di vitalitas sehari-periode telah sesuai dengan syariat hukum Islam? Karena kelihatannya saja dikarenakan ketidaktahuan kita, kita telah menubruk hukum Sang penyelenggara sehingga mengurangi keberkahan di internal sukma kita. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai radiks-mata air akar tunjang hukum jual beli ba’i privat Selam dengan tujuan bisa menghibur ketidaktahuan dan menelanjangi wawasan kita sehingga menghindarkan kita berpokok kelakuan-perbuatan yang bukan diridhai maka itu Allah SWT. Bagan Jual-Beli intern Islam Jual-Beli ba’i punya hukum mubah, ialah jika tergarap ataupun tidak dikerjakan maka lain mendapat habuan pahala dan juga enggak mendapat dosa. Cuma hukum ba’i dapat berubah sesuai peristiwa dan kondisi menjadi wajib, sunah, makruh bahkan gelap. Berikut sejumlah limbung syariat jual-beli dari Al-Alquran dan Al-Hadist. “….Sedangkan Sang pencipta telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” QS Al-Baqarah ayat 275. “Penjual dan pengasosiasi punya eigendom khiyar pilihan cak bagi menyinambungkan maupun membatalkan akad jual-beli selama mereka belum berpisah.” HR. Bukhari-Cucu adam selam. Privat kongkalikong didikan Islam, ba’i dibagi menjadi 3 tulangtulangan berdasarkan jihat obyek, sisi waktu pasrah-sambut dan sisi penetapan harga. 1. Ba’ibersumber sebelah obyek akad Menukar uang jasa dengan barang. Misal Menggilir laptop dengan rupiah. Mengganti produk dengan komoditas atau barter muqayadhah. Umpama Menukar handphone dengan jam tangan. Mengganti uang dengan uang jasa sharf. Andai Menukar Rupiah dengan Won. 2. Ba’i berpangkal sebelah waktu serah-terima Serah terima dagangan dan komisi dengan cara tunai. Serah terima barang dan tip dengan cara uang dibayar di muka akad salam. Serah songsong produk dan uang dengan cara barang dipedulikan di paras dan uang menyusul menggalas kredit/tak tunai/ba’i ajal. Timbang cak dapat produk dan uang tidak tunai alias niaga hutang dengan hutang ba’i dain bi dain. Misal Jual-beli pusat dengan tukar mengamini harga namun penjual lain memiliki produk dan pembeli tak punya uang tunai. Setelah komoditas terserah, barang dikirim kemudian dan uang diserahkan kemudian. 3. Ba’i dari arah penetapan harga Ba’i musawamah merupakan komersial dengan cara mansukh menawar. Misal Satu barang nan dijual dengan ditetapkan harga tertentu oleh penjual sonder menyebutkan harga trik dan perunding diberi kesempatan untuk menawar harga barang tersebut lembaga radiks ba’i. Ba’i amanah yaitu jual beli dengan kaidah penjual menyebutkan baik harga kancing produk dan harga jual barang tersebut. Ba’i spesies ini dibagi lagi menjadi 3 episode, ialah Ba’i murabahah, yakni penjual menyebutkan harga kunci barang dan keuntungan yang didapatkannya dari cak memindahtangankan barang tersebut. Misal “Saya membeli barang ini seharga Rp dan saya jual Rp maupun dengan keuntungan 20% berbunga modal.” Ba’i wadh’iyyah, ialah penjual menjual barang dagangannya dengan harga jual di dasar harga trik. Misal “Saya membeli produk ini dengan harga Rp dan akan saya jual dengan harga Rp Ba’i tauliyah, ialah penjual cak memindahtangankan produk dagangannya dengan harga jual serupa itu sekali lagi harga rahasia. Misal “Saya membeli barang ini dengan harga Rp dan akan saya jual dengan harga yang sebabat.” Lantas, Segala apa Syarat Baku Ba’i? Suatu transaksi jual-beli tidak akan legal apabila tidak terpenuhi 7 syarat-syarat berikut ini 1. Ubah rela antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli Syarat ini merupakan syarat yang mutlak harus ada kerumahtanggaan transaksi bisnis sesuai dengan firman Yang mahakuasa SWT “Hai cucu adam-bani adam yang beriman, janganlah sira tukar gado harta sesamamu dengan kronologi yang tawar, kecuali dengan perkembangan perdagangan yang dolan dengan senang setimbang suka di antara sira.” QS An Nisaa ayat 29. Makanya karena itu, transaksi perdagangan yang terjadi dikarenakan situasi tertekan/dipaksa maka transaksi tersebut dianggap tawar/enggak lumrah. Namun apabila internal satu situasi terdesak, bak seseorang terlilit hutang dan dipaksa oleh juri/qadhi lakukan lego hartanya demi melunaskan bagasi hutangnya, maka akad tersebut seremonial. 2. Kedua belah pihak pegiat akad yaitu anak asuh lelaki yang memenuhi syarat melakukan akad Maksud menunaikan janji syarat di sini ialah berakal dan telah baligh. Maka berpunca itu, akad yang dilakukan maka dari itu momongan asuh di bawah kehidupan, orang gila ataupun basyar dengan gangguang rohaniah dianggap enggak halal kecuali dengan pembebasan walinya. Semata-mata, ada pengecualian kerjakan anak di radiks nasib, merupakan bisa mengamalkan akad cuma cak bagi niaga hal boncel, perumpamaan permen. Syarat ini sesuai dengan firman Allah internal manuskrip An Nisaa ayat 5 dan An Nisaa ayat 6. 3. Saban praktisi akad memiliki hak nasib baik atas harta obyek transaksi Enggak sah menjual obyek nan tidak kita miliki dan minus seizin pemiliknya. Kerjakan dagangan milik anak asuh yatim, penyandang keterbelakangan mental alias bujukan spirit, maka pengasuh dari mereka disamakan statusnya sebagai pemilik komoditas tersebut. Kejadian ini berdasarkan hadist berikut “Jangan beliau jual komoditas yang bukan milikmu.” HR. Serbuk Dawud dan Tirmidzi. 4. Obyek transaksi yakni komoditas yang tak dilarang agama Cak memindahtangankan dagangan ilegal termasuk bawah tangan hukumnya. Sebagai cak memindahtangankan miras, daging babi, rokok, dan tak sebagainya. Hal ini berlandaskan hadist berikut “Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu produk pula mengharamkan skor jual dagangan tersebut.” HR. Ahmad. 5. Obyek transaksi merupakan barang nan bisa diserahterimakan Transaksi jual beli enggak konvensional apabila obyek nan diperjualkan enggak boleh diserahterimakan. Misal, jual beli tanda jasa di langit. Hal ini berdasarkan hadist berikut Duli Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi melarang dagang gharar pengelabuan. HR. Mukmin. 6. Obyek transaksi harus jelas berpunca segi apapun dan diketahui maka dari itu kedua belah pihak Enggak diperbolehkan terjadi transaksi yang enggak jelas obyeknya. Bagaikan, memikul mobil tanpa dilihat pelengkap pula terlampau rang fisik serta spek mobilnya. Transaksi dengan obyek yang tidak jelas diklasifikasikan ke dalam gharar dan Allah jelas-jelas melarangnya. Untuk mencerna obyek transaksi bisa dilakukan dengan dua prinsip, merupakan Mengaram langsung produk sebelum akad alias pron bila akad. Penjual mengklarifikasi perincisan obyek secara sejelas-jelasnya kepada remedi sonder suka-suka nan ditutup-tutupi. 7. Harga obyek harus jelas saat transaksi terjadi Bukan konvensional suatu transaksi dagang apabila penjual tidak menamakan secara jelas harga obyek transaksi. Keadaan ini diklasifikasikan ke intern gharar. Sekian pembahasan mengenai jual-beli yang sesuai dengan latihan Islam. Sudahkah anda menerapkan syarat-syarat sahnya? Bagi engkau yang ingin berbuat transaksi kulak dengan sistem cicilan tapi bersimbah terkesan riba, jangan nanar! Dengan SyarQ, anda dapat melakukan transaksi dagang dengan sistem cicilan secara stereotip, sonder riba dan sonder denda. Sendang Fiqih Muamalah Maaliyah, Sharia Standards by Erwandi Tarmizi & Associates.

Haditsyang membatasi terjadinya riba hanya dalam utang piutang tersebut nampak ada pertentangan dengan hadits-hadits yang mengajarkan terjadinya riba dalam jual beli tunai dengan syarat terjadi tambahan antara barang-barang sejenis yang disebut riba fadhl. 4. Hadits yang melarang muamalah tertentu karena mengandung unsur ribawi.

Transaksi Yang Dilarang Dalam Syariat Islam – Islam pada dasarnya senantiasa mengajarkan manusia ke jalan yang benar dari segala lini kehidupannya. Begitu pula dengan urusan muamalah ketika kita melakukan transaksi jual beli, ada kaidah yang harus dapat kita patuhi. Zaman sebelum era digital berkembang, transaksi jual-beli yang terjadi antara pembeli dan konsumen secara langsung sehingga risiko kesalahan pada transaksi berjalan seminimal mungkin. Namun pada hari ini, maraknya platfom digital terlebih pada marketplace memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk bisa transaksi dimana saja dan kapan saja. Dalam Islam, kaidah mengenai kegiatan transaksi ini dinamakan dengan fikih muamalah maliyah yang artinya sebagai ketentuan, pengetahuan tentang transaksi berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya meliputi pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rezeki, jual-beli, perdagangan, dll. Perlu untuk Anda ketahui, Evermos merupakan platform social commerce yang halal sebagai sumber penghasilan, selain menjadi modal untuk berjualan Anda juga bisa memudahkan penjualan dengan menjadi reseller disini. Nah, kembali ke topik apa saja transaksi yang ternyata terlarang dalam syariat Islam, simak kutipan artikel berikut dari KASENSOR di channel Youtube Evermos Official pada waktu Senin, 20/9 kemarin sore hari. Transaksi Yang Terlarang Di Syariat IslamTerlarang Karena Secara Dzatnya HaramTerlarang Karena Cara MendapatkannyaYuk, Subscribe Sekarang Juga!Related posts Transaksi Yang Terlarang Di Syariat Islam Sumber Acara Kajian Senin Sore KASENSOR kali ini mengundang Ustadz Rayk Manggala Syah Putra sebagai pengisi acara kali ini. Menurut para ulama ahli fiqh, pada dasarnya memperbolehkan kegiatan muamalah hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini tercantum dalam kutipan kaidah berikut “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Ustadz Rayk memberikan penjelasan mengenai apa saja kategori muamalah yang terlarang dalam Islam merupakan demi kebaikan manusia itu sendiri, “Setiap hal yang diharamkan itu sebenarnya kembali lagi kepada kemaslahatan kita sebagai seorang manusia dan bukan dalam rangka hukuman,” ujarnya. Hampir daripada semua transaksi/muamalah yang ketetapannya haram, Allah Subhannalahu wa Ta’ala memberikan ganti yang lebih baik. “Allah Subhannahu wa Ta’alla mengharamkan kita untuk mencari modal bisnis dari pinjaman uang riba. Dengan utang-piutang dan bunga tambahan, tetapi memperbolehkan kita untuk mendapatkan investasi, suntikan modal entah itu berbasis sistem bagi hasil” tambahnya. Ustadz Rayk menambahkan, bahwasanya syariat Islam itu terbentuk dengan sempurna dalam hal ini bahkan muslim juga terlarang untuk merampas harta non muslim Hal ini karena Allah sangat menjaga terhadap kepemilikan masing-masing harta terlepas dari keyakinan apa yang mereka miliki. Muamalah yang diharamkan umumnya mengandung unsur ketidak-adilan zhalim sehingga dikhawatirkan dapat merusak tatanan hidup masyarakat misalnya berjudi, itu dilarang karena dapat memicu pertengkaran atau konflik. “Hal ini sebenarnya marak Anda temui sekilas dalam permainan anak-anak yang mengarahkan kepada pengundian atau judi. Misal, permainan yang memperbolehkan untuk mengundi suatu barang dengan membayar saja kemudian ketika zonk maka ia tidak mendapatkan imbalan apa-apa itu pula termasuk dalam kategori judi.” tutur Ustadz Rayk. Kemudian, Ustadz Rayk menambahkan tentang apa saja secara umum mengenai harta yang haram, terbagi menjadi dua kriteria Terlarang Karena Secara Dzatnya Haram Sumber “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132. Bahwasanya ada empat 4 klasifikasi harta yang secara dzatnya haram itu apa saja, yang pertama adalah benda haram yang sama sekali tidak memiliki manfaat yang mubah. Benda haram, yang memiliki manfaat mubah dan terbatas tercantum dalam hadist berikut “Siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, berburu dan menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak satu qirath” HR. Muslim, no. 1575. Benda yang haram untuk dapat kita konsumsi tetapi mudah dan dapat berguna dan boleh kita jual-belikan Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, “Ketika hari perang Khaibar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Abu Thalhah, kemudian beliau berseru, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian sekalian memakan daging keledai karena ia kotor.” Muttafaqun alaihi. Benda yang pada asalnya halal tetapi berpotensi dan mengetahui secara pasti di gunakan untuk tujuan yang haram. Terlarang Karena Cara Mendapatkannya Sumber Berkaitan dengan transaksi jual beli, adapun hal secara umumnya dapat menyebabkan transaksi tersebut bersifat haram, karena tiga hal antara lain Mengandung unsur kezhaliman Gharar atau ketidakjelasan bisa juga tipuan Riba Hal ini juga Allah tegaskan dalam firmannya di surat An-Nisa [4] 29, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Sebagai muslim, hendaknya kita memperhatikan kaidah transaksi ini seperti yang telah Ustadz Rayk bahas mengenai kepemilikan harta benda. Yuk, Subscribe Sekarang Juga! “Ketika mengambil harta yang bukan milik kita, menipu mereka yang mau membeli barang kita mengatakan kondisinya bagus padahal ada cacatnya, ini termasuk sebagai unsur kedzaliman bisa merusak perkara syarat sah jual belinya.” Kondisi ini sebutannya adalah Ghisy. Ghisy adalah kondisi penjual yang menyembunyikan kecacatan pada barang dengan menunjukkan/memamerkan barang dengan kualitas yang baik “Para pedagang yang jujur lagi dapat di percaya akan bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid,” hadits riwayat Tirmizi. Ustadz Rayk memaparkan bahwasanya setiap transaksi yang setiap muslim lakukan harus memiliki kemudharatan untuk diri kita serta orang lain. “Sebagaimana diri kita tidak mau ditipu, maka kita janganlah menipu orang lain. Perhatikan ya, balasan itu sangat tergantung sekali dengan amal perbuatan yang kita lakukan” pungkasnya pada KASENSOR yang diselenggarakan melalui channel Youtube Evermos, Senin 20/9 lalu. Demikian ulasan mengenai transaksi yang terlarang dalam syariat Islam Kasensor bahas kali ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, ya. Silahkan untuk membagikan artikel ini kepada yang lain sebagai pengingat dalam kebaikan. Untuk membaca artikel Kasensor lainnya, Anda dapat mengunjungi situs Blog Evermos. Related posts ^{Jualbeli tidak boleh mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya. Hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah}

Dalam suatu aktivitas niaga sudah pasti menghendaki keuntungan ribhun dari barang yang bisa dijamin kemanfaatannya melalui akad pertukaran barang barter atau jual beli. Sementara riba, menghendaki keuntungan ziyadah dari akad pemberian utang tanpa wasilah barang riba qardhi, atau keuntungan dari jual beli akibat durasi waktu penundaan pelunasan riba al-buyu’. Hakikatnya kedua praktik ini sama-sama menghendaki keuntungan berupa tambahan harta pada pemberi utang muqridh atau pada pedagang pemilik barang dagangan ra’sul mal. Keuntungan az-ziyadah yang didapat dari riba hukumnya haram, disebabkan karena dua illat hukum yang terlibat di dalamnya, yaitu adanya penindasan zhulm dan akibat adh’afan mudha’afah berlipat hampir dua kali lipat. Ketiadaan memenuhi dua illat hukum ini, menandakan bahwa muamalah yang dilakukan adalah sesuai dengan maqashid syariah sebagai praktik menjaga hak-hak atas harta hifzhul mal. Kepatuhan menghilangkan unsur penindasan zhulm dan eksploitatif adh’afan mudha’afah merupakan praktik menjaga hak-hak atas agama hifzhud din, sebagaimana keduanya merupakan yang diharamkan secara ijma’. Karena keduanya diharamkan secara ijma’, maka demikian pula dengan riba, adalah diharamkan secara ijma’ pula. Sesuatu yang diharamkan secara ijma’, maka hukumnya adalah kafir bila mengkufurinya. Semangat menghilangkan penindasan ini juga berlaku atas jual beli. Meskipun di dalam nash disebutkan bahwa jual beli itu adalah halal, namun dalam realitanya, ada mekanisme jual beli yang dilarang oleh syara’. Beberapa praktik jual beli yang nyata dilarang oleh syariat secara ijma’, antara lain, adalah jual beli talaqqy rukban mencegat rombongan pedagang di tengah jalan, jual beli hadhir lil bad mencegat rombongan pedagang luar kota sebelum masuk pasar, ihtikar menumpuk barang saat masyarakat sedang paceklik, dan jual beli barang yang tidak bisa dijamin. Inti sari larangan transaksi muqtadhal aqdi sebagaimana praktik jual beli ini hakikatnya adalah untuk menghilangkan unsur penindasan terhadap sesama zhulm dan tindakan eksploitatif, yaitu mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat kecil/kaum mustadh’afin. Yang lebih unik, dari semua illat keharaman jual beli ini, adalah juga berlaku atas praktik jual beli yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan larangan nash seperti mabi’ barang yang dijual atau tata cara akadnya. Meskipun semua sah dan dibenarkan oleh syariat, akan tetapi bila praktik itu dilakukan dengan talaqqy rukban, bai’ hadhir lil bad, ihtikar, atau menjual barang yang tidak bisa dijamin, maka tidak diragukan lagi bahwa praktik-praktik itu sebagai yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena dilarang, maka termasuk haram dilakukan. Bahkan untuk menanggulangi ihtikar monopoli, diperbolehkan bagi seorang pemimpin negara atau pihak yang mewakilinya, atas nama menjaga kemaslahatan umum masyarakat, guna mengambil kebijakan yaitu merampas secara paksa harta yang ditimbun oleh pedagang, kemudian membagikannya kepada khalayak masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya, karena ada hak milik yang harus dijaga, negara dibenarkan untuk memberikan ganti rugi berupa harga mitsil harga standard kepada pemilik barang. Mencermati terhadap kasus ini, ada dua komponen yang rupa-rupanya hendak dijaga oleh syariat demi terwujudnya kemaslahatan, yaitu hak pemilik harta dan hak masyarakat karena adanya illat paceklik. Kedua hak ini harus dipenuhi seiring adanya maslahah dharury yang harus dicapai. Hal yang sama ternyata juga berlaku atas harta milik seseorang yang diduga ia memiliki tabiat israf boros. Demi menjaga kemaslahatan hidup person individu tersebut, negara/hakim/pemimpin masyarakat setempat wali dibenarkan untuk melakukan tindakan hajr menahan penasharufan barang milik musrif pemboros tersebut untuk tidak dibelanjakan, sehingga semua transaksinya dianggap tidak sah secara syariat. Sudah pasti tindakan hajr ini adalah karena sebuah alasan yang dibenarkan syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan. Menghadirkan kemaslahatan umum/khusus kepada masyarakat adalah tanggung jawab dari pemimpin/wali. Dalam praktik riba yang berkaitan dengan tukar menukar barang ribawi, sangat dikenal adanya transaksi bai’ araya. Bai araya didefinisikan sebagai بيع العرايا مصطلحات أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا Artinya “Jual beli araya secara istilah, adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membeli kurma hijau ruthab milik pihak lainnya ditukar dengan kurma kering untuk kebutuhan makan keluarganya.” Mu’jam al-Ma’any Jadi, suatu ketika ada orang yang membutuhkan kurma kering untuk kebutuhan makan bagi keluarganya. Ia tidak memiliki sesuatu apapun selain kurma yang masih hijau di atas pohon. Lalu ia menghubungi saudaranya yang memiliki kurma kering untuk melakukan transaksi tukar menukar dengannya. Kurma kering ditukar dengan kurma yang masih dipohon, akad ini jelas-jelas merupakan transaksi ribawi. Kaidah yang diabaikan dalam hal ini adalah kaidah tamatsul kesamaan dari sisi berat. Karena praktik jual beli barang ribawi yang sama jenisnya sama-sama kurmanya melazimkan tiga ketentuan, yaitu wajib hulul kontan, tamatsul kesamaan takaran, dan taqabudh saling serah terima. Praktik bai’ al-araya ini mengabaikan ketentuan tamatsul. Itu sebabnya kemudian diterapkan sebuah pendekatan taqriban terhadap kaidah tamatsul ini. Sebagaimana hadits عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Artinya “Dari Zaid bin Tsâbit radliyallahu anhu Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi keringanan dalam jual beli araya, yaitu Jual beli dengan melakukan kharsh takaran.”HR Bukhari dan Muslim. Kharsh dalam istilah ilmu hitung sering dimaknai dengan menaksir, dan mengira-ngira. Yang dikira-kira adalah kurma muda yang masih ada di pohon. Hadits ini memiliki jalur sanad sahabat Zaid ibn Tsabit. Beliau terkenal sebagai pakar ilmu hisab di jaman Nabi Muhammad SAW. Adapun batasan kebolehan jual beli araya adalah 5 ausuq. Sebagaimana hal ini tertuang dalam hadits وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا من التَّمر، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أو فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Artinya "Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu Rasulullah SAW telah menetapkan keringanan jual beli araya dengan jalan menaksir seberat kurma kering, dengan catatan beratnya tidak lebih dari 5 awsuq. ” HR Bukhari dan Muslim Lima ausuq itu setara dengan 1 nishab barang zakat. 1 wasaq setara dengan 60 sha’. 1 sha’ setara dengan 4 mud = kira-kira kg beras. Jadi, 1 wasaq itu kurang lebih setara dengan 60 sha’ x 2,5 kg beras = 150 kg. 5 wasaq kurang lebih sama dengan dengan 150 kg x 5 = 750 kg atau 7,5 kwintal beras. Sebuah angka pertukaran barang ribawi yang sejatinya cukup besar bagi masyarakat kita. Batasan 5 awsuq ini ibarat tahdids sil’i pamatokan kuantitas barang ribawi yang dibolehkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam sehingga masuk akad pertukaran ribawi yang ditoleransi rukhshah oleh syariat. Sudah pasti toleransi ini memiliki illat kemaslahatan yaitu berupa kebutuhan manusia hajatun nas terhadap kurma kering sebagai makanan pokok. Jika ternyata dalam praktik jual beli ada juga jual beli yang dilarang, sementara dalam praktik riba, ternyata ada bagian pertukaran barang ribawi yang masih diperbolehkan oleh syariat, maka illat yang kuat mendasari kebolehan praktik pertukaran ribawi yang ditoleransi itu adalah karena faktor adanya hajatun nas. Sementara, illat yang kuat mendasari praktik dilarangnya pertukaran ribawi atau praktik jual beli, adalah karena adanya unsur penindasan zhulm dan eksploitatif sebagaimana tercermin dari adh’afan mudha’afah hampir dua kali kelipatan. Alhasil, muara keduanya ada pada kemaslahatan umat. Wallahu a’lam bis shawab. Muhammad Syamsudin, Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah-PW LBMNU Jawa Timur

No Soal. 1. Ketentuan Jual Beli. Jual Beli. - Siswa dapat menentukan istilah Jual Beli. - Siswa dapat membedakan antara Jual Beli dan lainnya. - Siswa dapat menentukan salah cirri kehalalan Jual Beli. - Siswa dapat membedakan hukum dalam Jual Beli. - Disajikan sebuah hukum, siswa dapat menyebutkan yang benar.

Jual beli dihalalkan karena mengandung unsur? Tolong menolong Persaingan Penipuan Keterpaksaan Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah A. Tolong menolong. Dilansir dari Ensiklopedia, jual beli dihalalkan karena mengandung unsur Tolong menolong. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Tolong menolong adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban B. Persaingan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban C. Penipuan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. Keterpaksaan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. Tolong menolong. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Dandarinya, dia berkata: Nabi saw telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli." (HR. Ahmad dan an-Nasai). Hadis ini s{ahih menurut at-Tirmidzi. dan Ibnu Khibban. Menurut riwayat Abu Dawud (yakni hadis dari Abu Hurairah), barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang termurah atau riba. Pada dasarnya, segala jenis jual beli hukumnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, jual beli dalam kehidupan manusia bersifat aktif dan inovatif, bentuk dan jenis jual beli mengalami banyak perubahan, baik dari sisi komoditas yang diperjualbelikan ataupun dari sisi bentuk transaksinya. Hal ini mendasari betapa perlunya seorang muslim mengetahui bentuk dan jenis jual beli yang dilarang. Berdasarkan objek jual beli al-ma’qud alaihi maka sebab-sebab dilarangnya sebuah bentuk jual beli dapat dibagi menjadi lima kategori Pertama Jual beli yang mengandung unsur gharar dan jahalah. Kedua Jual beli yang mengandung unsur riba. Ketiga Jual beli yang mengandung unsur kemudhratan dan penipuan. Keempat Jual beli barang yang diharamkan. Kelima Jual beli yang dilarang karena adanya faktor lain external yang dilarang dalam syariat Islam. Kelima sebab ini akan dijelaskan secara terperinci dalam beberapa tulisan. Pertama Jual beli yang mengandung unsur gharar dan jahalah Gharar dalam jual beli bermakna akad jual beli terhadap sebuah barang yang tidak dapat diprediksi hasilnya apakah ia ada atau tidak, apakah ia bisa diserahterimakan atau tidak, apakah ia bisa diketahui atau tidak, semua ini masuk dalam kategori gharar. Adapun jahalah bermakna ketidakjelasan, yaitu ketidakjelasan yang kadarnya dapat menimbulkan perselisihan pada pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu berkata نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ،وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ Artinya Rasulullah ﷺ melarang jual beli al-hashaah dan jual beli al-gharar. HR. Muslim No. 1513 Syariat Islam melarang segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung kedua unsur ini dalam rangka menjaga harta seseorang dari segala macam perselisihan yang dapat timbul. Dan yang terpenting bagi sesama muslim ia bertujuan untuk menjaga hubungan ukhuwah dan rasa cinta yang harmonis di antara kaum muslimin. Beberapa bentuk jual beli yang dilarang disebabkan mengandung kedua unsur ini adalah Jual beli al-mulaamasah dan al-munaabadzah Kedua jenis jual beli ini telah ada sejak dahulu. Al-mulaamasah artinya melakukan transaksi jual beli dengan hanya menyentuh/meraba barang yang diperjualbelikan tanpa memperhatikannya secara seksama, atau seseorang membeli sebuah barang dalam kegelapan dan ia tidak mengetahui barang tersebut. Adapun al-munaabadzah adalah dua orang yang melakukan jual beli saling melempar kepada pihak yang lain barang yang diperjualbelikan, dan transaksi tersebut langsung dianggap sah tanpa perlu memperhatikan barang yang dilemparkan kepadanya. Kedua jual beli ini dilarang berdasarkan hadits Abu Sa’id radhiyallahu ’anhu أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ،وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ،أَوْيَنْظُرَإِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ، وَالمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يُنْظَرُ إِلَيْهِ. Artinya Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli al-munaabdzah; yaitu seseorang yang melemparkan pakaiannya dengan maksud jual beli kepada orang lain tanpa ia memeriksa dan melihat pakaian itu dengan seksama. Dan juga beliau melarang jual beli al-mulaamasah; yaitu menyentuh sebuah pakaian tanpa melihatnya dengan seksama. HR. Bukhari No. 2144 & Muslim No. 1512 Jual beli al-hashaah Jual beli al-hashaah adalah jual beli yang dilakukan dengan melempar sebuah batu kecil ke objek jual beli dan ketika mengena objek tersebut maka jual beli tersebut dianggap sah tanpa perlu memperhatikan barang tersebut secara seksama dan teliti. Jual beli ini dilarang oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu yang telah disebutkan di atas. Jual beli habalal-habalah Jual beli ini telah dikenal sejak masa jahiliyah, berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu ’anhuma beliau berkata كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، قَالَ وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِي بَطْنِهَا،ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ Artinya “Orang-orang di masa jahiliyah melakukan jual beli dari jual beli daging unta hingga jual beli habalal-habalah, yaitu jual beli yang dilakukan terhadap janin yang dikandung oleh unta betina, kemudian ketika janin itu lahir ditunggu hingga ia hamil dan melahirkan. Maka Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam melarang mereka melakukan hal itu.” HR. Bukhari No. 3843 & Muslim No. 1514 Jual beli al-madhaamiin, al-malaaqiih dan asbal-fahl Jual beli al-madhaamiin adalah jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya. Adapun jual beli al-malaaqiih adalah jual beli sperma pada seekor hewan pejantan unta, sapi, kambing dan lainnya. Kedua jenis jual beli ini dilarang karena keduanya jelas mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ’anhuma, beliau berkata أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينَ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ Artinya Bahwasanya Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam melarang jual beli al-madhaamiin, al- almalaaqiih dan habalal-habalah. HR. At-Thabraaniy dalam Mu’jamal-Kabiir, No. 11851 & al-Bazzaar, No. 4828. Berkata Al-Haitsami hadits ini Diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Al-Kabiir dan Al-Bazzaar, dan terdapat di dalam sanadnya perawi bernama Ismail ibn Abi Habibah, beliau tsiqah terpercaya menurut Imam Ahmad tetapi didhaifkan oleh jumhur ulama, Majma’ Az-Zwaaid 4/104 Adapun asbalfahl adalah menyewakan seekor pejantan untuk mengawini seekor betina atau lebih. Jenis transaksi ini dilarang berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu ’anhuma beliau berkata نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ Artinya Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam melarang asbal-fahl HR. Bukhari, No. 2284 Jual beli buah atau biji-bijian sebelum menunjukkan tanda-tanda kematangan. Masuk dalam kategori ini jual beli al-mukhaadarah; yaitu jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau belum matang. Begitu juga jual beli al-mu’aawamah/as-siniin, yaitu jual beli buah-buahan pada sebuah pohon atau lebih selama 2 tahun atau lebih. Jual beli yang seperti ini dilarang karena mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu ’anhuma beliau berkata نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِحَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ Artinya Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga buah tersebut menunjukkan tanda-tanda kematangannya. Beliau melarang si penjual dan si pembeli. HR. Bukhari No. 2194 dan Muslim No. 1534 Larangan ini berlaku selama buah atau biji tersebut masih berada di pohonnya, adapun jika telah dipetik maka hal tersebut dibolehkan. Adapun tanda-tanda kematangan berbeda antara satu jenis buah dengan yang lainnya, terkadang dapat ditandai dari warna, keras dan lunaknya, rasanya dan lain sebagainya. Jual beli barang yang tidak diketahui majhuul Jual beli majhuul adalah segala bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan baik pada objek jual beli, harga, kadar barang yang diperjualbelikan ataupun penentuan waktu penyerahan barang. Begitu juga segala bentuk jual beli yang sulit diserahterimakan. Contohnya jika si A berkata kepada si B “Saya jual kepadamu 2 ekor kambing yang ada di kandang milikku,” tanpa ditentukan secara jelas 2 ekor kambing tersebut. Atau seperti ”Saya jual rumahku kepadamu jika si fulan meninggal dunia.” Bentuk jual beli yang seperti ini jika disepakati maka akadnya dikategorikan tidak sah batal karena mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan pihak yang bertransaksi. Jual beli ats-tsunayya Jual beli ats-tsunayya transaksi jual beli yang dilakukan dengan mengecualikan sebagian dari objek jual beli tetapi pengecualian tersebut tidak ditentukan. Seperti jika si A berkata ke si B “Saya jual semua kambing di kandang milikku kecuali 2 ekor,” tapi tidak ditentukan yang mana 2 ekor yang dikecualikan. Jika yang dikecualikan telah ditetapkan dan dijelaskan maka jual beli tersebut dibolehkan dan dikategorikan sah. Dasar larang jual beli ini adalah hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu ’anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam melarang beberapa jenis jual beli, dan salah satu diantaranya adalah jual beli ats-tsunayya HR. Muslim No. 1536 Menjual barang yang pada saat transaksi tidak dimiliki oleh si penjual Termasuk jual beli yang dilarang adalah melakukan transaksi jual beli terhadap sebuah barang yang tidak dimiliki oleh si penjual pada saat transaksi berlangsung. Jual beli ini dilarang karena mengandung gharar dan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak yang melakukan akad. Dasar larangan jual beli ini adalah hadits Hakim bin Hizaam radhiyallahu ’anhu, beliau berkata Aku pernah mendatangi Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam dan berkata jika seseorang datang kepadaku dan memintaku untuk melakukan jual beli sesuatu yang tidak aku miliki, maka bolehkah aku pergi membeli untuknya barang itu dari pasar ? , maka beliau bersabda لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ Artinya “Jangan engkau menjual apa yang tidak engkau miliki” HR. Abu Dawud No. 3503 dan Tirmidzi No. 1232 Demikianlah, beberapa jenis jual beli yang dilarang dikarenakan mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan. Tulisan berikutnya – Insya Allah – akan membahas beberapa jenis jual beli yang dilarang karena mengandung unsur riba. Semoga Allah melindungi kita semua dari jual beli yang dilarang. Aamiin. . 288 445 287 298 138 229 317 458